Gambar: Istana Siak Sri Inderapura
Pekanbaru — Opini Publik. Sejumlah tokoh masyarakat asal Kabupaten Siak yang berdomisili di Pekanbaru menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata setelah hampir satu tahun masa berjalan.
Dalam pernyataan yang disampaikan di salah satu pertemuan internal tokoh masyarakat, mereka menilai arah kepemimpinan daerah cenderung lebih banyak terlihat dalam aktivitas publikasi media sosial dibandingkan capaian program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut mereka, persoalan mendasar yang belum tertangani serius adalah pengelolaan dan perawatan aset milik pemerintah daerah. Sejumlah fasilitas publik yang sebelumnya menjadi kebanggaan daerah kini disebut mengalami penurunan kondisi dan kurang mendapat perhatian.
Salah satu sorotan utama adalah kawasan Water Front City Siak. Tokoh masyarakat menyebut lampu penerangan di kawasan tersebut banyak yang padam, bahkan ditemukan kabel yang hilang dan tidak segera diperbaiki, sehingga menimbulkan kesan terbengkalai.
Selain itu, kondisi jembatan kaca yang dibangun dengan anggaran besar juga menjadi perhatian. Infrastruktur yang diharapkan menjadi ikon wisata tersebut dinilai belum dioptimalkan pemanfaatannya dan minim perawatan, terlihat dari lampu yang tidak berfungsi serta fasilitas pendukung yang mulai rusak.
Tokoh masyarakat juga menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Daerah, khususnya PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang dahulu dikenal sebagai salah satu penyumbang produksi minyak terbesar di daerah. Kini, produksi disebut mengalami penurunan signifikan. Mereka menilai lemahnya pengelolaan dan tata kelola menjadi faktor utama merosotnya kinerja perusahaan tersebut.
“Jika sektor unggulan seperti migas saja tidak mampu dijaga, maka akan sulit bagi daerah untuk keluar dari kondisi defisit,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat dalam forum tersebut.
Para tokoh juga menilai kondisi keuangan daerah yang masih mengalami defisit harus menjadi prioritas utama pemerintah. Mereka berharap kepala daerah lebih fokus pada strategi pemulihan pendapatan asli daerah dibandingkan aktivitas yang dinilai bersifat seremonial.
Di sisi lain, mereka memberikan apresiasi terhadap inisiatif organisasi masyarakat seperti PKSR yang baru-baru ini menggelar kegiatan besar bertema pelestarian budaya Melayu dan sejarah daerah. Menurut mereka, kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kemajuan daerah, bahkan ketika peran pemerintah dinilai belum maksimal.
Tokoh masyarakat juga membandingkan kondisi Siak dengan sejumlah daerah lain yang dinilai mulai menunjukkan kemajuan, termasuk keberhasilan melunasi utang daerah serta menjalankan program pro-rakyat yang langsung dirasakan masyarakat.
Mereka menegaskan, harapan masyarakat sebenarnya sederhana. Jika pembangunan baru belum mampu dilakukan, setidaknya infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya dapat dijaga dan dipelihara dengan baik.
“Yang diinginkan masyarakat bukan sekadar narasi dan pencitraan, tetapi kerja nyata. Janji politik harus dibuktikan, bukan hanya menjadi konsumsi publik di media sosial,” tegas perwakilan tokoh masyarakat.
Pernyataan tersebut ditutup dengan dorongan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, terutama dalam pengelolaan aset, peningkatan pendapatan daerah, serta penataan kembali sektor strategis seperti migas agar mampu kembali menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (Kontributor -Budi)
