Pekanbaru — Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan RT dan RW di Kota Pekanbaru menuai sorotan serius dari DPRD. Isu ini dinilai tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut netralitas birokrasi.
Sejumlah anggota DPRD secara terbuka meminta Pemerintah Kota segera melakukan penelusuran terhadap laporan yang beredar di masyarakat. Jika terbukti, pelanggaran tersebut dinilai mencoreng integritas aparatur negara.
“ASN harus netral. Tidak boleh ikut bermain dalam proses pemilihan di tingkat masyarakat,” tegas salah satu anggota dewan dalam rapat internal yang membahas persoalan ini.
Laporan yang masuk menyebutkan adanya indikasi keterlibatan ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mempengaruhi hasil pemilihan RT/RW. Meski belum ada keputusan resmi, DPRD menilai langkah cepat perlu diambil untuk mencegah polemik meluas.
Pemerintah Kota Pekanbaru didorong untuk:
- melakukan klarifikasi terbuka
- menindak oknum jika terbukti bersalah
- memperketat pengawasan internal
Pengamat pemerintahan menilai, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen netralitas ASN di daerah. Tanpa tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap birokrasi dikhawatirkan akan menurun.
Berbeda dengan isu administratif biasa, keterlibatan ASN dalam proses pemilihan masyarakat dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di tingkat lingkungan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait hasil investigasi internal. Namun tekanan publik dan DPRD terus menguat agar persoalan ini ditangani secara transparan.
⚖️ Catatan Redaksi JaguarMelayu.id
Netralitas ASN bukan sekadar aturan, tetapi fondasi utama dalam menjaga keadilan pelayanan publik. Ketika aparatur berpihak, maka kepercayaan masyarakat menjadi taruhannya.
Dalam konteks Melayu, kepemimpinan yang adil dan berimbang adalah nilai yang dijunjung tinggi. Maka, setiap bentuk penyimpangan harus diluruskan—bukan ditutupi.
