PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru terus mempercepat perbaikan jalan rusak menjelang akhir tahun sebagai bagian dari program peningkatan infrastruktur kota. Anggaran hampir Rp300 miliar digelontorkan untuk memperbaiki jalan berlubang, meningkatkan kualitas permukaan jalan melalui metode overlay, serta membenahi drainase yang selama ini menjadi penyebab kerusakan. Dari 29 ruas jalan prioritas, sebanyak 21 ruas telah selesai di-overlay. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rampung sebelum tutup tahun, sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya secara langsung dalam bentuk kelancaran mobilitas dan meningkatnya kenyamanan berkendara. Perbaikan dilakukan menggunakan metode overlay yang dinilai lebih efektif memperpanjang usia pakai jalan sekaligus memberikan permukaan yang lebih mulus. Agar perbaikan berjalan optimal dan tidak cepat rusak, pembenahan drainase dilakukan secara paralel, terutama di titik yang sering mengalami genangan. Wakil Wali Kota Pekanbaru menegaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi fokus utama karena banyak ruas yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan. Beberapa titik mengalami kerusakan parah akibat air yang tidak tertangani, sehingga perbaikan drainase menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan ulang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru turut memberikan perhatian terhadap kualitas hasil pekerjaan. Mereka meminta agar perbaikan jalan dilengkapi dengan pengawasan intensif dan penataan pendukung seperti drainase, pengaturan tonase kendaraan, serta pengelolaan air permukaan sehingga hasil overlay tetap awet dan terawat. Dengan progres yang sudah mencapai lebih dari dua pertiga, Pemerintah Kota optimis peningkatan infrastruktur jalan tahun ini dapat diselesaikan tepat waktu, sekaligus menjadi langkah strategis mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi.
Seiring dengan berjalannya proyek, tim lapangan dan sejumlah elemen masyarakat kini mendorong dilakukannya investigasi terhadap kualitas pengerjaan di beberapa titik yang dianggap rawan penyimpangan. Pemerintah dan legislatif juga memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk pemeriksaan teknis, audit progres, serta pemantauan langsung di ruas-ruas prioritas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan infrastruktur benar-benar sesuai standar, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
